ekopol

Teori Biaya Transaksi

Irfan Ridwan M.

PENDAHULUAN

TEORI INI dalam ekonomi politik dibahas dalam kelompok pembahasan ekonomi-politik kelembagaan.

Teori ekonomi-politik kelembagaan dibagi atas kelembagaan lama dan baru (Buchholz:1990).

Sama-sama mengritisi teori ekonomi neo-klasik tetapi kelembagaan lama dianggap oleh para ahli sama dengan teori neo-klasik.

Kelembagaan baru menganggap bahwa manusia memiliki keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), ada asymmetric information dalam setiap hubungan transaksional, dan cendrung oportunis.

Anda sudah memahami aktor rasional

Anda sudah memahami rent seeker

Anda sudah memahami opportunistic behavior

Anda sudah memahami ketidaksempurnaan informasi bahkan asimetrik

Dan keterbatasan rasionalitas

TRANSAKSI

To transact = “to do business with negotiation”

Biaya transaksi muncul karena terjadinya kegiatan ekonomi di antara aktor-aktor yang ada dalam masyarakat.

Bromley (1989)

Ada dua jenis transaksi dalam masyarakat, yaitu transaksi komoditas dan transkasi kelembagaan.

Sebagian besar teori ekonomi terkait dengan hubungan komoditas, yaitu mengenai pembelian dan penjualan barang dan jasa. Domain ini disebut transksi komoditas.

Domain kedua adalah mengenai pengembangan keteraturan, struktur, stabilitas, dan prediksi proses pasar yang teratur dimana komoditas bergerak. Domain ini adalah domain mengenai transaksi atas aturan main yang disebut transaksi kelembagaan (institusi).

lanjutan

Peran transaksi kelembagaan amat besar dalam menentukan transaksi komoditas berjalan dengan efisien atau tidak, optimum atau tidak. Aransemen kelembagaan dalam hal ini memberi corak transaksi kelembagaan dan komoditas yang terjadi.

Institusi menentukan (1) domain pilihan aktor-aktor ekonomi; (2) hubungan antar individu; dan (3) apa yang boleh dan apa yang tidak.

Biaya Transaksi
(Ronald Coase: 1937)

Ekonomi yang ada di dunia ini mempunyai asumsi yang salah/tidak efisien karena menganggap tidak ada biaya transaksi (TC=0).

Pada kenyatannya, biaya transaksi eksis, dimana salah satu atau sejumlah pelaku ekonomi menanggung akibatnya.

lanjutan

Dalam aktivitas ekonomi ada dua jenis biaya yang dapat diidentifikasi.

Pertama, biaya-biaya yang tekait dengan produksi dan distribusi fisik suatu barang dan jasa.

Kedua, biaya-biaya yang diperlukan untuk pertukaran.

Total biaya dalam ekonomi tidak hanya ditentukan oleh penjumlahan biaya produksi (teknologi dan input yang digunakan) tetapi juga memerlukan biaya untuk bertransaksi yang ditentukan oleh aturan institusional.

lanjutan

Cara berpikir ini yang disebut oleh pakar sebagai cara berpikir ekonomi-politik kelembagaan baru.

Akibat adanya ekonomi kelembagaan baru, fenomena ekonomi tidak semata-mata dihitung dari supply dan demands saja (klasik), melainkan dihitung dari orientasi aktor, keadaan lingkungan aktor, karakter aktor dan lain sebagainya yang dapat mempengaruhi proses transaksi dalam pasar.

Ekonomi kelembagaan lama, semata-mata menghitung perkembangan pasar.

Oliver Williamson

Menyederhanakan biaya transaksi dalam bisnis.

Analisis biaya-biaya yang timbul akibat adanya kontrak (eksplisit/implisit) dalam dunia bisnis. Kontrak sangat penting karena menjadi dasar pengambilan keputusan.

Kelembagaan menentukan karakter dan besaran biaya transaksi. Setiap perusahaan menginginkan biaya yang rendah.

Harga pertama-tama menentukan, tetapi kemudian yang menentukan adalah transaksi kelembagaan.

Commons

Hubungan timbal balik transaksi komoditas dan aransemen kelembagaan secara terus menerus menuju perbaikan atau menuju kepada rasionalitas individu yang terlibat sebagai transaksi kelembagaan.

Biaya transaksi adalah biaya untuk memperoleh informasi, koordinasi, dan penegakkan aransemen kelembagaan transaksi yang terjadi.

Kirchner dan Picot (1987)

Komponen umum biaya transaksi terdiri dari: (1) biaya untuk mencari informasi; (2) biaya pembuatan kontrak; (3) biaya monitoring (pengecekan kuantitas, kualitas, dan lain-lain); dan (4) biaya adaptasi.

Komponen tersebut berubah-ubah tergantung dari aktor-aktor yang terlibat.

lanjutan

Menurut North (1990), biaya transaksi adalah biaya yang timbul untuk mendefinisikasi barang dan jasa serta untuk memaksakan pertukaran.

Furubotn dan Richter (1997) biaya transaksi adalah biaya untuk menciptakan, memanfaatkan, mengubah, dan mempertahankan kelembagaan.

Benham dan Benham (2000) menyatakan bahwa biaya transaksi adalah biaya yang timbul ketika individu melakukan pertukaran kepemilikan terhadap aset ekonomi dan mempertahankan hak ekslusif-nya.

Type of transactional cost
(Williamson)

Economical exchange

Political exchange

Economical Exchange

Cost of production of good and services.

Cost of distribution of good and services.

Cost of consumption of good and services.

Cost of providing of good and services.

Cost of regulating economic activity .

Policital Exchange

Five Kinds of Transactions Costs in Buying Votes

Costs to the buyers of reaching an agreement.

Costs of finding vote sellers.

Costs of negotiating.

Costs of monitoring the sellers.

Costs of enforcing the agreement against a defaulting seller.

lanjutan

Biaya transaksi dalam komoditas maupun kelembagaan mencakup pula persoalan perburuan rente (rent seeking).

Kelembagaan yang tidak kuat umumnya mudah bagi para pemburu rente yang merupakan biaya.

Perbaikan terus menerus kelembagan adalah kata kuncinya.

Bromley secara gamblang menyusun dari berbagai tingkatan kelembagaan harus ada penyempurnaan terus menerus.

Bagaimana biaya transaksi terjadi dalam kegiatan ekonomi masyarakat Indonesia?

Biaya Transaksi di negara Berkembang

Biaya ekonomi riil seringkali sulit ditentukan karena informasi yang tidak lengkap

Biaya transaksi menjadi tinggi

Interest aktor ekonomi sangat tinggi memegang peranan daripada elemen harga

Aktor ekonomi cenderung mencari pengaruh pada kekuatan-kekuatan politik sehingga dapat memonopoli dan cenderung memelihara monopoli tersebut.

Biaya ekonomi ditambah biaya rent seeking cenderung tinggi

PERMASALAHAN DAN TANTANGAN

KEBIJAKAN

MENGURANGI BIAYA TRANSAKSI DAN PRAKTIK EKONOMI BIAYA TINGGI

MEMPERBAIKI HARMONISASI PERATURAN PERUNDANGAN ANTARA PUSAT DAN DAERAH

MEMPERBAIKI KEPASTIAN HUKUM,

MEMPERBAIKI KEBIJAKAN INVESTASI

MENGEMBANGKAN IKLIM KETENAGAKERJAAN

MENINGKATKAN KAPASITAS PELAYANAN INFRASTRUKTUR