Pages

Rabu, 02 Januari 2013

Manajemen Publik



-Administrasi Negara Manajemen dan Kebijakan Publik
,-Dalam rentang waktu sejak kelahirannya di penghujung Abad ke-19 tersebut, fokus dan lokus kajian Ilmu Administrasi Negara terus bergeser dari satu titik ke titik yang lain sebagai upaya membangun body of knowledge Ilmu Administrasi Negara agar dapat sejajar dengan ilmu-ilmu sosial yang lain yang telah lahir lebih dahulu.
,-Pergeseran fokus dan lokus Ilmu Administrasi Negara tersebut digambarkan oleh Nicholas Henry (1990) sebagai perkembangan paradigma Ilmu Administrasi Negara.

-Kemunculan dan Perkembangan Ilmu Administrasi Negara
,-Ilmu Administrasi Negara lahir sejak Woodrow Wilson (1887), yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat pada 1913-1921, menulis sebuah artikel yang berjudul “The Study of Administration” yang dimuat di jurnal Political Science Quarterly.
,-Dalam tulisannya tersebut Wilson (1887: 1) mengatakan: ―No one wrote systematically of administration as a branch of the science of government until the present century had passed it first youth and had begun to put forth its characteristic flower of systematic knowledge.     ………. The question, how law should be administered with enlightenment, with equity, with speed, and without friction, was put aside as a practical detail which clerks could arrange after doctor had agreed upon principles‖.
,-Menurut Wilson, Ilmuwan Politik lupa bahwa kenyataannya lebih sulit mengimplementasikan konstitusi dengan baik dibanding dengan merumuskan konstitusi itu sendiri. Sayangnya ilmu yang diperlukan untuk itu belum ada. Oleh karena itu, untuk dapat mengimplementasikan konstitusi dengan baik maka diperlukan suatu ilmu yang kemudian disebut Wilson sebagai Ilmu Administrasi tersebut.

-Kemunculan dan Perkembangan Ilmu Administrasi Negara
,-Ilmu yang oleh Wilson disebut ilmu administrasi tersebut menekankan dua hal, yaitu perlunya efisiensi dalam mengelola pemerintahan dan perlunya menerapkan merit system dengan memisahkan urusan politik dari urusan pelayanan publik.
,-Agar pemerintahan dapat dikelola secara efektif dan efisien, Wilson juga menganjurkan diadopsinya prinsip-prinsip yang diterapkan oleh organisasi bisnis ―the field of administration is the field of business‖.
,-Penjelasan ilmiah terhadap gagasan Wilson tersebut kemudian dilakukan oleh Frank J. Goodnow yang menulis buku yang berjudul: ―Politics and Administration‖ pada 1900. Buku Goodnow tersebut seringkali dirujuk oleh para ilmuwan administrasi negara sebagai „proklamasi‟ secara resmi terhadap lahirnya Ilmu Administrasi Negara yang memisahkan diri dari induknya, yaitu Ilmu Politik. Era ini juga sering disebut sebagai era paradigma dikotomi politik-administrasi. Melalui paradigma ini, Ilmu Administrasi Negara mencoba mendefinisikan eksistensinya yang berbeda dengan Ilmu Politik dengan ontologi, epistimologi dan aksiologi yang berbeda.

-Kemunculan dan Perkembangan Ilmu Administrasi Negara
,-Buku Leonard D. White yang berjudul ―Introduction to the Study of Public Administration‖ pada 1926 mencoba merumuskan sosok Ilmu Administrasi tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai karya ilmuwan sebelumnya yang mencoba menyampaikan gagasan tentang bagaimana suatu organisasi seharusnya dikelola secara efektif dan efisien, seperti;
,-Frederick Taylor (1912) dengan karyanya yang berjudul ―Scientific Management‖,
,-Henry Fayol (1916) dengan pemikirannya yang dituangkan dalam monograf yang berjudul ―General and Industrial Management‖,
,-W.F. Willoughby (1918) dengan karyanya yang berjudul ―The Movement for Budgetary Reform in the State‖, dan;
,-Max Weber (1946) dengan tulisanya yang berjudul ―Bureaucracy‖.

-body of knowledge ilmu Anministrasi negara
,-Ditandai dengan terbitnya berbagai artikel dan buku yang mencoba menggali apa yang mereka sebut sebagai prinsip-pinsip administrasi yang universal. Tonggak utama dari era ini tentu saja adalah munculnya artikel L. Gulick (1937) yang berjudul ―Notes on the Theory of Organization‖ di mana dia merumuskan akronim yang terkenal dengan sebutan POSDCORDB (Planning, Organizing, Staffing, Directing, Co-ordinating, Reporting dan Budgeting).
,-Tidak dapat dipungkiri, upaya para ahli administrasi negara untuk mengembangkan body of knowledge ilmu administrasi negara sangat dipengaruhi oleh ilmu manajemen.
,-Prinsip-prinsip administrasi sebagaimana dijelaskan oleh para ilmuwan tersebut pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip administrasi yang diadopsi dari administrasi bisnis yang menurut mereka dapat juga diterapkan di organisasi pemerintah.

-ADMINISTRASI NEGARA BERBEDA DENGAN ADMINISTRASI BISNIS
,-Keruntuhan gagasan tentang prinsip-prinsip administrasi ditandai dengan terbitnya tulisan Paul  Applebey (1945) yang berjudul ―Government is Different‖. Dalam tulisannya tersebut Applebey berargumen bahwa institusi pemerintah memiliki karakteristik yang berbeda dengan institusi swasta sehingga prinsip-prinsip administrasi yang diadopsi dari manajemen swasta tidak serta merta dapat diadopsi dalam institusi pemerintah.
,-Karya Herbert Simon (1946) yang berjudul ―The Proverbs of Administration‖ semakin memojokkan gagasan tentang prinsip-prinsip administrasi yang terbukti lemah dan banyak aksiomanya yang keliru. Kenyataan yang demikian membuat Ilmu Administrasi Negara mengalami „krisis identitas‟ dan mencoba menginduk kembali ke Ilmu Politik.

-ADMINISTRASI NEGARA BERBEDA DENGAN ADMINISTRASI BISNIS
,-Karena karakteristik antara birokrasi pemerintah dan organisasi swasta sangat berbeda, maka para ilmuwan dan praktisi administrasi negara menyadari pentingnya mengembangkan teori dan pendekatan yang berbeda dengan yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang mengembangkan teori-teori administrasi bisnis.
,-Dengan kesadaran baru tersebut maka identitas Ilmu Administrasi Negara menjadi semakin jelas, yaitu ilmuwan administrasi negara lebih menempatkan proses administrasi sebagai pusat perhatian (fokus) dan lembaga pemerintah sebagai tempat praktik (lokus).

-Empat faktor yang menjadi sebab semakin menurunnya dominasi peran negara, Dwiyanto (2007)
,-dinamika ekonomi, politik dan budaya yang membuat kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk dapat memenuhi semua tuntutan masyarakat;
,-globalisasi yang membutuhkan daya saing yang tinggi di berbagai sektor menuntut makin dikuranginya peran negara melalui debirokratisasi dan deregulasi;
,-tuntutan demokratisasi mendorong semakin banyak munculnya organisasi kemasyarakatan yang menuntut untuk dilibatkan dalam proses perumusan kebijakan dan implementasinya; dan
,-munculnya fenomena hybrid organization yang merupakan perpaduan antara pemerintah dan bisnis.

-Dari Administrasi Negara Menjadi Administrasi Publik
,-Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa lembaga pemerintahan tidak lagi memonopoli peran yang selama ini secara tradisional menjadi otoritas pemerintah. Saat ini semakin mudah ditemui berbagai lembaga non-pemerintah yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi monopoli pemerintah saja. Di sisi yang lain, organisasi birokrasi juga tidak semata-mata memproduksi barang dan jasa publik, tetapi juga barang dan jasa privat.
,-Saat ini negara banyak menghadapi pesaing-pesaing baru yang siap menjalankan fungsi negara, terutama pelayanan publik, secara lebih efektif. Selain pelayanan publik, dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial, negara juga harus menegosiasikan kepentingannya dengan aktor-aktor yang lain, yaitu pelaku bisnis dan kalangan civil society.
,-telah terjadi perubahan paradigma dari orientasi manajemen pemerintahan yang serba negara menjadi berorientasi ke pasar (market)‖. Menurut Thoha, pasar di sini secara politik bisa dimaknai sebagai rakyat atau masyarakat (public).
,-Fenomena menurunnya peran negara ini merupakan arus balik dari apa yang disebut Grindle (1997: 4) sebagai ―too much state‖, di mana negara pada pertengahan 1980an terlalu banyak melakukan intervensi yang berujung pada jeratan hutang luar negeri, krisis fiskal, dan pemerintah yang terlalu sentralistis dan otoriter.

-Dari Administrasi Negara Menjadi Administrasi Publik
,-Dalam konsep Ilmu Administrasi Negara telah terjadi pergeseran titik tekan dari negara yang semula diposisikan sebagai agen tunggal yang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan publik menjadi hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat.
,-institusi-institusi non-negara baik di sektor bisnis maupun civil society di dalam pengadministrasian pemerintahan.
,-Lokus studi ini adalah organisasi publik, sementara fokus perhatiannya adalah persoalan publik (public affairs) dan bagaimana persoalan tersebut dipecahkan dengan instrumen kebijakan publik.

-DARI ADMINISTRASI PUBLIK KE MANAJEMEN PUBLIK
,-Apa yang disampaikan oleh Al Gore sebagaimana dikutip oleh Hughes (1998: 3) tentang buruknya sistem birokrasi yang bekerja atas dasar prinsip Old Public Administration barangkali mewakili pemimpin negara yang lain: […] in today‘s world of rapid change, lightning-quick information technologies, tough global competition, and demanding customers, large, top-down bureaucracies –public or private—don‘t work very well‖.
,-Merespon persoalan tersebut, beberapa pemikir kemudian mengajukan gagasan mereka, seperti: ―managerialism‖ (Pollit, 1993), ―new public management‖ (Hood, 1991), ―market-based public administration‖ (Lan, Zhioying & Rosenbloom, 1992), dan ―post-bureaucratic paradigm‖ (Barzelay, 1992). Namun yang paling fenomenal tentu saja pemikiran Osborne dan Gaebler (1992) tentang ―entrepreneurial government‖ yang ditulis dalam buku mereka yang menjadi best seller, yaitu ―Reinventing Government‖.

-DARI ADMINISTRASI PUBLIK KE MANAJEMEN PUBLIK
,-Berbagai realitas sebagaimana digambarkan di atas membawa pada suatu cakrawala baru di antara para ilmuwan administrasi negara untuk sampai pada suatu kesimpulan bahwa administrasi publik yang berkonotasi sempit perlu diubah menjadi manajemen publik yang lebih memiliki jangkauan yang lebih luas sebagaimana dikatakan oleh Hughes (1998: 4): ―It is argued here that administration is a narrower and more limited function than management […]‖.
,-Dari berbagai definisi kamus yang ada (Oxford Dictionary, Webster Dictionary dan Latin Dictionary) dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa administrasi lebih dimaknai sebagai proses dan prosedur yang harus dipatuhi oleh seorang administrator dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan pelayanan publik. Sedangkan manajemen memiliki arti lebih luas, yaitu tidak hanya sekedar mengikuti prosedur, melainkan berkaitan juga dengan: (1) pencapaian target dan (2) tanggung jawab bagi manajer untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan.

-DARI ADMINISTRASI PUBLIK KE MANAJEMEN PUBLIK
,-Hughes (1998: 6) mengatakan bahwa: ―As part of the general process “public administration‘ has clearly lost favor as a description of the work carried out; the term “manager‘ is more common, where once administrators‘ was used. Dukungan terhadap pendapat Hughes juga diberikan oleh Pollitt (1993: vii) yang menyebutkan: ―formerly they were called administrators‘, “principal officers‘, “finance officers‘ atau “assistant directors‘. Now, they are “managers”.
,-Bozeman dan Straussman (1990: 4) mengatakan : ―Public management rather than older public administration is used throughout this book […] The term public management is used here for two reasons. First, the concern of this book with strategy, dealing with the external environment, and broad missions and goals of organisations. The term public management seems to have evolved in such a way that it connotes concern broader than those internal administration…. Second, public management need not…occur only within the context of the government agency. The term public administration has come to be associated almost totally with government bureaucracy; the newer term public management is probably more fluid‖.

-IMPLIKASI BAGI ILMUWAN ADMINISTRASI PUBLIK
,-semakin meningkatnya tekanan terhadap sektor publik untuk melakukan restrukturisasi dan menyerahkan urusan kepada sektor swasta;
,-bagaimana membuat keputusan yang secara ekonomis menguntungkan dengan mempelajari public choice theory, principal/agent theory dan transaction cost theory;
,-perubahan-perubahan lingkungan di sektor swasta seperti kompetisi yang semakin meningkat dan globalisasi; dan
,-terjadinya perubahan teknologi informasi yang dapat membantu manajer publik untuk menyelesaikan berbagai persoalan mereka sehingga ilmuwan manajemen publik ke depan harus belajar perkembangan teknologi informasi untuk diadopsi menjadi e-government (Hughes, 1998: 8-18). 
,-Privatize  _________________________________  GOVERNMENTALIZE
  The Scope of State Functions
  Two Dimensions of Stateness
  Stateness and Efficiency
  The Stateness Matrix
  Change over Time
  Reform Paths
  Components of Institutional Capacity

-Weak States and the Black Hole of Public Administration
,-Central issue of all organizational theory is delegated discretion
,-Underlying issue in socialism debate (Hayek), corporate structure (Chandler), federalism
,-Contemporary approach brings this under a principal-agent framework

-Principal-Agent Theory
,-Coase, theory of the firm 1937
,-Alchian and Demsetz, firms as nexus of contracts 1972
,-Williamson, opportunism and bounded rationality
,-Jensen and Meckling, agency costs 1976
,-Fama, markets for managers 1980

-Domains of Organizational Uncertainty
,-Ambiguity of goals
,-Impossibility of erecting formal system of monitoring and incentives
,-Inability to determine appropriate degree of delegation ex ante


  Public Sector Outputs
  Monitorability of Public Sector Outputs

-Consequences of Organizational Ambiguity
,-Need to understand better where different public sector activities fall in the matrix
,--Seek to fix problems that are actually solvable
,-New approaches to activities for which there are no “best practices”
,-Need to teach development differently

-What follows if public administration is not a science?
,-Need for metis (Scott)
,-Does not necessarily imply leaving local institutions in place
,-Requires rather contextual judgment about applicability of foreign models
,-Need to think about the structure of decision-making rather than content of decisions

-Applications
,-Japan:  MacArthur’s decision to keep the Emperor
,--versus the clean break in Germany
,-Iraq:  disbanding the Iraqi Army
,-Iraq: tribalism in the Sunni triangle

-Making Things Worse
,-IFIs and donor community complicit in destruction of institutional capacity
,-Contradiction between objectives of capacity-building and provision of services
,-Need to rethink aims and emphasis of Phase II nation-building

-Implications for Democracy Promotion
,-Need to rethink 1990s emphasis on civil society
,--Good theory but questionable allocation of resources
-Need to deal first with problem of weak states
,--Party-building ahead of civil society promotion

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar