-Difinisi Kebijakan Publik
,-Harold
Laswell “Suatu program yang diproyeksikan dengan tujuan tertentu, nilai
tertentu, dan praktek tertentu”.
,-David
Easton “Akibat aktivitas pemerintah”
,-Friedrick
“Serangkaian
tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau
pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, dengan ancaman dan peluang yang
ada. Usulan dengan tujuan tersebut untuk memanfaatkan potensi sekaligus
mengatasi hambatan dalam mencapai tujuan tsb.
-Kebijakan Publik
,-Perilaku
Birokrasi
,-Pilihan
pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan yang menyangkut
publik.
,-Perilaku
pemerintah ataupun birokrasi menyangkut seperangkat nilai.
,-Pengembangan
ilmu pengetahuan
,-Membantu
praktisi untuk memecahkan masalah publik.
,-Tujuan
Politik.
-Tujuan Kebijakan Publik
,-Mendistribusikan
sumber daya negara kepada masyatakat, termasuk alokatif, realokatif, dan
redistribusi, versus mengabsorbsi atau menyerap sumber daya ke dalam negara.
,-Regulatif
versus deregulatif.
,-Dinamisasi
versus stabilisasi.
,-Memperkuat
negara versus memperkuat masyarakat / pasar
-Tipe studi kebijakan publik
,-Jenis,
karakteristik, sebab dan akibat munculnya suatu kebijakan publik.
,-Aktor
kebijakan.
,-Studi
implementasi.
,-Evaluasi
kebijakan.
,-Analisis
kebijakan.
Paradigma
kebijakan
-Kontinental
,-Produk
hukum, konvensi, kesepakatan.
,-Publik
diposisikan menerima prilaku birokrasi.
,-Bisa
dimaknai KB sama dengan hukum publik.
,-Proses
pembuatannya top down
-Anglo
saxon
,-Proses
politik dengan sistem demokrasi.
,-Pelibatan
publik, ada partisipasi publik dalam proses pembuatannya.
,-Perpaduan
top down dan bottom up
-Faktor yang menentukan kapasitas Kebijakan Publik
,-Undang-undang
tersebut masih relevan
,-Kapasitas
birokrasi (eks, leg.lembaga representasi, yud)
,-Kualitas
pelayanan publik
,-Transparansi,
akuntabilitas
,-Top
down dan bottom up berjalan normal seimbang.
,-Proses
artikulasi dan agregasi kepentingan publik telah melembaga dalam sistem politik
-Faktor yang menentukan kapasitas Kebijakan Publik
,-Masyarakat
High Trust
,--Kepercayaan
sosial
,--Cohesiveness
,--Civil
association
-Demensi Kebijakan publik
,-Demensi
Politik, merupakan bentuk paling nyata sistem politik yang dipilih.
,-Demensi
hukum, kebijakan publik mengikat seluruh masyarakat dinegara yang bersangkutan.
,-Demensi
menejemen, karena perlu dirancang, diimplelemntasikan, dipimpin dalam
organisasi publik.
,-Posisi
negara dan rakyat sama-sama kuat, bila lemah salah satunya, kebijakan publik
tidak memiliki kapasitas yang baik.
Transformasi kebijakan
-Kebijakan
Negara
,-Negara sebagai pembuat dan
implementor kebijakan
,-Masyarakat sebagai kelompok
sasaran kebijakan
,-Masyarakat dapat
berpartisipasi dalam proses kebijakan
-Jejaring
Kebijakan
,-Kebijakan oleh negara,
swasta, civil society
,-Kolaborasi antar elemen
governance
,-Masyarakat bersifat otonom
dan proaktif dalam mengenal dan mengatasi masalah publik
,-Otonomi masyakat berada
dalam konteks hidup bernegara dan penegakan hukum
-Aktor-aktor
Formulasi Kebijakan
,-Rakyat
,-Kelompok Kepentingan
,-Partai Politik
,-Media Massa
,-Legislatif,
esekutif n yudikatif
-Contoh Jejaring Kebijakan
,-Manajemen
Pengembangan Mutu Berbasis Sekolah
,-Rencana
Aksi Nasional Penanggulangan Kekerasan Terhadap Perempuan
,-Rencana
Aksi Nasional Penanggulangan Perdagangan Perempuan dan Anak
-Unsur-Unsur Pokok Kebijakan
,-Masalah
yang akan diatasi dengan kebijakan
,-Cara
untuk mengatasi masalah tersebut
,-Tujuan
yang akan dicapai
,-Aktor
atau organisasi yang akan mengimplementasikannya
,-Instrumen
atau perangkat untuk melaksanakan kebijakan tersebut
,-Aturan
untuk menggunakan instrumen tersebut (SOP).
,-Kelompok
sasaran kebijakan (target group).
-Kebijakan Sebagai Suatu Model
,-Model
kelembagaan: Kebijakan dipandang sebagai kegiatan lembaga-lembaga pemerintah
,-Tiga
ciri yang menonjol dalam model ini:
,--Pemerintah
memberikan legitimasi/pengesahan terhadap kebijakan publik.
,--Kebijakan
publik yang dibuat oleh lembaga pemerintah bersifat universal
,--Pemerintah
memiliki hak memonopoli penggunaan paksaan/kekerasan untuk mengimplementasikan
kebijakannya.
-Kebijakan Sebagai Model…(2)
,-Model
kelompok: Kebijakan dipandang sebagai hasil keseimbangan kelompok. “what may
be called public policy is actually the equilibrium reached in the group
struggle at any given moment, and it represents a balance which the contending
factions or group constantly strive to tip in their favor…The legislature
referees the group struggle, ratifies the victories of the successful coalition, and records the
terms of the surrenders, compromises, and conquest in the form of statutes”
(Dye, 1978).
Kebijakan Pu blik (tesis dasar)
-Jalan menuju tujuan yang di cita-citakan
-menejemen menuj tujuan tersebut
-terukur sampai kearah tujuan
-pilihan2 untuk mencapai kemajuan
-modal daarnya kondii nyata
-mengandung kekuatan dan kekurangan
-ada unsur pemaksaan dan ikatan
Keunggulan Kompetitif Negara (kebijakan
Publik)
-Seberapa mampu negara menciptakan lingkungan yang menumbuhkan daya saing
setiap aktor negara
-Kesempatan seluruh komponen masyarakat untuk berkontribisi dalam
kebijakan public
-Modern and professional bureaucracy
Siapa Aktor Negara (Quasi
Pemerintah)
-komisi pemberantasan korupsi
-komisi nasional kecelakaan transportasi
-komisi pemilihan umum
-komisi ombusment
-komnas HAM
-badan narkoba nasional
-badan nasional penanggulangan bencana
Siapa Aktor Negara (bidang strategis)
-BUMN
-BPPT
-PINDAD
-PLN
-Tambang dan energi
-PTDI
Perbedaan
ISU dan Isu Kebijakan (masalah kebijakan)
-I
S U
,-Terkait
kehidupan bersama
,-Menarik,
meskipun tidak berpengaruh pada kehidupan publik.
,-Jangka
pendek
,-Cepat
hilang
,-Contoh
“Kecelakaan”
-Isu Kebijakan (masalah kebijakan)
,-Penting
dan Strategis
,-Berpengaruh
pada kehidupan publik.
,-Berdampak
jangka panjang.
,-Harus
ditindaklanjuti dengan kebijakan publik
,-Contoh
“kemacetan di jalur utama
-Perumusan Kebijakan
,-Kecenderungan
implementor kebijakan, ingin “melakukan semuanya”.
,-Pada
kenyataannya, kebijakan memiliki keterbatasan.
,--Waktu
,--Kemampuan
SDM
,--Kapasitas
kelembagaan
,--Pendanaan.
PUBLIC POLICY
Paradigma
Toeri Sistem David Easton
-Tuntutan berkaitan
,-Informasi Publik
,-Partisipasi
,-Barang dan jasa
,-regulasi
Toeri
Sistem David Easton
-Dukungan berkaitan
,-Partisipasi
,-Kepetuhan pada
hukum
,-keabsahan
,-materil
Toeri
Sistem David Easton
-dari konversi akan
mengetahui
,-Tuntutan
,-Dukungan
-Toeri
Sistem David Easton
,-Interest
articulation
,-Interest
aggregation
,-Rule making
,-Rule application
,-Rule adjudication
,-Political
communication
Toeri
Sistem David Easton
-dari tuntutan dan dukungan akan
menghasilkan Output (Kebijakan)
-Kebijakan Publik
,-Kebijakan
Publik adalah keputusan pemerintah untuk mengatur berbagai bidang kehidupan
dalam negara
,-Analisis
kebijakan publik adalah proses formulasi berbagai alternatif kebijakan publik
dan keputusan pemilihan alternatif yang terbaik
-Studi Kebijakan Publik
,-Kebijakan
Publik dipelajari oleh berbagai disiplin ilmu seperti ilmu politik, ilmu
administrasi, ilmu ekonomi dan sebagainya
,-“Public
policy is whatever governments choose to do or not to do”
(Dye in Anderson, 1978:2)
,-“what
governments do, why they do it, and what difference it makes.” (Dye,
1992)
-Demokrasi dan Kebijakan Publik
,-Dalam
negara yang demokratis kebijakan publik
yang dibuat mencerminkan aspirasi masyarakat
,-Sedangkan
di negara yang belum demokratis, terjadi distorsi yang menghambat penyaluran
aspirasi masyarakat kepada pembuat
kebijakan.
Beberapa
Teori Kebijakan Publik
Elite
Theory
-Adalah
teori yang menganggap kebijakan publik di suatu negara atau daerah dibuat oleh
ruling elite.
Berdasarkan nilai dan preferensi mereka, rakyat banyak
(massa) tidak mempunyai akses dalam formulasi maupun implementasi kebijakan.
-Elite
theory berdasarkan pada asumsi bahwa dalam negara yang bersangkutan, sistem
pemerintahannya belum didukung oleh budaya politik yang demokratis. Secara
formal mungkin sistem pemerintahannya adalah demokratis tetapi dalam realitas
belum berfungsi dengan efektif
-Thomas
Dye dan Harmon Ziegler (1970) mengatakan sebagai berikut:
,-Masyarakat
terbagi dalam sekelompok kecil yang sangat berkuasa dan sekelompok lain yang
tidak berdaya yang tergantung pada kemauan kelompok kecil sebagai ruling
elite tersebut
,-Kelompok
elit yang berkuasa ini berasal dari golongan menengah ke atas
,-Perpindahan
dari kelompok non elit ke dalam kelompok elit sangat terbatas untuk menjaga
stabilitas dan kelangsungan hidupnya. Hanya mereka yang sudah menerima basic
elite consensus yang dapat diterima
,-Kebijakan
publik dibuat untuk kepentingan ruling elite, dan tidak mencerminkan
kebutuhan dan keinginan massa
,-Perubahan
kebijakan publik hanya bersifat inkremental dan tidak revolusioner
,-Kelompok
elit lebih banyak mempengaruhi massa, dari pada sebaliknya
Institusionalisme
-Adalah
studi kebijakan berdasarkan pendekatan formal terhadap peranan institusi
pemerintahan yang terkait dalam formulasi dan implementasi suatu kebijakan.
Misalnya, dewan perwakilan rakyat, eksekutif, badan peradilan dan partai-partai
politik. Aspek-aspek formal dari institusi-institusi tersebut mencakup:
kewenangan hukum, peraturan prosedural, fungsi-fungsi dan kegiatan-kegiatannya.
-Institutional
Economics melihat kebijakan ekonomi menurut peranan pemerintah dalam mengatur kehidupan perekonomian untuk mengoreksi
kelemahan mekanisme pasar.
-Seperti
pengendalian perbankan agar tidak melakukan penyaluran kredit secara berlebihan
kepada masyarakat sehingga menimbulkan gejala bubble economy karena
penyaluran kredit tersebut hanya berdasarkan permintaan semu. Contoh bahaya bubble
economy adalah kegagalan subprime mortgage di Amerika Serikat yang
menyulut krisis keuangan global
Group
Theory
-Adalah
teori yang menganggap kebijakan publik sebagai produk dari perjuangan kelompok.
Kebijakan publik merupakan titik equilibrium dalam suatu perjuangan
antar kelompok. Penekanan pada bagaimana peranan political interests
group dalam proses formulasi dan implementasi kebijakan.
-Pemerintahan
yang Demokratis
,-Berdasarkan
prinsip of the people, by the people, and for the people
,-Dalam
masyarakat modern prinsip tersebut tidak dapat diterapkan secara
langsung karena besarnya ruang lingkup, fungsi dan tugas pemerintahan
,-Khususnya
prinsip by the people tidak dapat dilaksankan secara langsung, tetapi
melalui pemilihan dan penunjukan (elected officials dan appointed
officials) serta para career officials atau birokrat
Political
System Theory
-Adalah
teori yang menganggap kebijakan publik sebagai respons sistem politik terhadap
permintaan yang muncul dalam masyarakat lingkungannya. Input dari lingkungan
berupa permintaan (demands) dan dukungan (supports). Dukungan ini
dapat dalam bentuk kepatuhan terhagap hukum, membayar pajak, memilih dalam
pemilu, dan sebagainya. Selanjutnya, kebijakan (policy) dapat
mempengaruhi masyarakat dan pada gilirannya akan mempengaruhi permintaan baru
terhadap para pembuat kebijakan.
JENIS
KEBIJAKAN PUBLIK
-DISTRIBUTIF
,-Yaitu
kebijakan publik yang bertujuan untuk memberi fasilitas dan pelayanan bagi
golongan penduduk tertentu
-PENGATURAN
(REGULATORY)
,-Yaitu
kebijakan publik yang bertujuan mengatur kehidupan masyarakat melalui
pembatasan kebebasan bertindak dari subject (golongan penduduk) untuk
mengurangi pertentangan diantara golongan yang bersaingan. Contoh: Anti
Trust Legislation, Perlindungan Lingkungan Hidup
-REDISTRIBUSI
,-Yaitu
kebijakan publik yang bertujuan untuk merubah alokasi kemakmuran, pendapatan
dan hak diantara berbagai kelompok dan kelas dalam masyarakat ,Contoh:
Perpajakan yang progresif, Jaminan Sosial
-SELF-REGULATORY
,-Yaitu
kebijakan yang diusahakan dan didukung oleh kelompok kepentingan untuk
memajukan dan melindungi kepentingan mereka, Contoh: Izin Praktek oleh Asosiasi Professional,
seperti IDI
Delapan
Kriteria Dalam Menilai Usulan Kebijakan
-Efisiensi
-Efektivitas
-Equity
-Equality
-Public
Participation
-Freedom
-Predictability
-Procedural
Fairness
-EFISIENSI
yaitu tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik menghasilkan sejumlah
besar output untuk sejumlah kecil input.
Efisiensi = O/I = Benefits/Costs
-EFEKTIVITAS
yaitu tentang sampai seberapa jauh suatu kebijakan publik mencapai tujuan yang
diinginkan
-EQUITY
yaitu tentang sampai seberapa jauh penyebaran benefits dan costs
diantara berbagai kelompok, daerah/wilayah ditinjau dari segi proporsi jumlah
penduduk, kebutuhan, dsb.
-EQUALITY
yaitu sampai seberapa jauh penyebaran benefits dan costs diantara
berbagai kelompok dan daerah/wilayah
sehingga masing-masing memperoleh bagian manfaat dan biaya yang sama
-PUBLIC
PARTICIPATION yaitu sampai seberapa jauh mayoritas penduduk yang berkepentingan
mempunyai pengaruh terhadap formulasi dan implementasi kebijakan publik.
Sebaliknya, sampai seberapa jauh pandangan minoritas diberi kesempatan
mempengaruhi pihak mayoritas
-FREEDOM
sampai seberapa jauh kebebasan hidup dan berusaha dijamin
-PREDICTABILITY
yaitu sampai seberapa jauh kebijakan publik dilaksanakan secara objektif dan
anggota masyarakat yang berkepentingan dapat mengetahui sebelumnya apa cakupan
dan arah kebijakan tersebut
-PROCEDURAL
FAIRNESS yaitu sampai seberapa jauh orang yang terkena dampak kebijakan publik
dapat mempertahankan dirinya dari perlakuan sebagai orang yang tidak perlu
ditolong. Misalnya, kasus welfare policy.
BAGAIMANA
CARA MENGUKUR PENINGKATAN KEMAKMURAN MASYARAKAT
-PARETO
OPTIMALITY
,-Kemakmuran
masyarakat meningkat apabila paling sedikit satu orang bertambah makmur (better
off) dengan tidak menyebabkan orang lain bertambah miskin (worse off).
-KALDOR-HICKS
CRITERION
,-Kemakmuran
masyarakat meningkat apabila orang yang memperoleh manfaat dari kebijakan
publik/pembangunan (who gain) membantu orang lain yang dirugikan (who
lose) sehingga tidak ada orang lain yang bertambah miskin apabila ada orang
yang bertambah kaya.
Administrasi
dan Kebijakan Publik
The Classical Hierarchical Model
-MAX
WEBER
,-Birokrasi
yang ideal adalah yang sangat rasional, wewenang dan struktur berdasarkan
hukum, dikendalikan dari atas oleh sekelompok kecil pembuat keputusan
kebijakan. Implementasi kebijakan dilakukan oleh bawahan (subordinate
administrator).
-WOODROW
WILSON
,-Kebijakan
publik dibuat oleh politikus. Administrasi (publik) yang dikelola berdasarkan
prinsip-prinsip manajemen ilmiah bersifat netral dan profesional, berfungsi
sebagai implementor kebijakan.
Classical
Hierarchical Model
-Formulasi
kebijakan dan implementasi kebijakan adalah kegiatan yang terpisah dan
berurutan
-Formulasi
kebijakan dan implementasi kebijakan terpisah karena:
,-Adanya
pembagian pekerjaan
,--Pembuat
kebijakan mampu memulai proses kebijakan karena mereka dapat menyetujui
prioritas antara tujuan-tujuan yang berbeda
,--Pelaksana
(implementers) mempunyai kemampuan teknis, kepatuhan dan kemauan untuk
melaksanakan kebijakan
-Keputusan
dalam tahap implementasi kebijakan adalah bersifat teknis dan non politis
-Proses
kebijakan bersifat satu arah yaitu top-down hierarchical activities
New
Model: The Policy Process As a System
-Proses
kebijakan publik bersifat kompleks, tahap-tahap formulasi, implementasi, dan
evaluasi kebijakan adalah saling tergantung (interdependent)
-Proses
kebijakan publik tidak bersifat mutually exclusive, seorang pelaku (actor)
dapat terlibat dalam berbagai tahap kebijakan
-Tiap
tahap kebijakan mempunyai lingkungan yang berbeda
ENVIRONMENT
I:
Policy Formulation
Policy Formulation
-Lingkungan
ini dianggap paling formally structured
-Terpusat
pada mekanisme resmi pembuatan keputusan kebijakan
-Aktor/pelaku
utama adalah para pembuat keputusan kebijakan yang menduduki posisi penting
dalam pemerintahan yang mempunyai kewenangan dalam penentuan prioritas dan
alokasi sumber daya
,-Anggota
DPR
,-Aktor/pelaku
lain dari luar pemerintahan yang mewakili
,-Pejabat
Tinggi
,-Menteri
,-Special
Interest
,-Kepala
Daerah
,-Presiden
- Other Constituency Groups, misalnya LSM
Programmed Implementation
-Tujuan-tujuan
yang ingin dicapai dirumuskan secara detail
-Garis
wewenang dan tanggung jawab diperjelas
-Prosedur
operasional di standarisasikan
Adaptive Implementation
-Tujuan-tujuan
dirumuskan secara umum
-Semua
pihak diberi kesempatan untuk berpartisipasi aktif
-Pejabat
pelaksana diberi diskresi yang cukup
Kriteria
Perumusan Tujuan Programmed Implementation: SMART
-Specific
-Measurable
-Attainable
-Reality
Based
-Time
Bound
Paling
sedikit (minimum) pada tahap formulasi (policy formulation/formation), para
pelaku (aktor) harus mengidentifikasikan
-General
Policy Goals
,-The
Problem Area
,-The
Priority Area
,-A
Population to be benefited
-General
Means to Achieve Policy Goals
,-Suggested
approach by which goals are to be achieved
,-The
key actors who will carry out the policy
,-Resources
to be expanded in carrying out the policy
,-Possibly,
suggest some indicators for measuring benefits
Implementasi
Kebijakan
-Hasil
penelitian menunjukan bahwa pada tahap implementasi kebijakan tekanan politik
ternyata sangat kuat, dinamis dan kompleks
-Berbagai
pelaku/aktor yang terlibat: -
,-Policy
Makers
,-Formal
Implementers
,-Mass
Media
,-Lobbyists
,-Interested
Group
,-Penerima/sasaran
kebijakan
,-Evaluator
-Karena
implementasi kebijakan biasanya tidak dilakukan secara paksaan, maka para
pelaku resmi harus melakukan persuasi, negosiasi dan kompromi dengan pelaku
lain yang berkepentingan
-struktur
organisasi dan norma-norma birokrasi berpengaruh terhadap implementasi
kebijakan
Evaluasi
Kebijakan
-Para
pelaku yang terlibat dalam tahap perumusan dan implementasi kebijakan,
cenderung untuk memandang evaluasi dari sudut asumsi dan prosedur sehubungan
dengan pencapaian tujuan utama.
-POLICY
MAKERS: cenderung memandang evaluasi dari segi kepentingan constituents, karena
kekuasaan mereka tergantung pada dukungan rakyat yang diwakili mereka. Cara
evaluasi kebijakan adalah melalui survei terhadap kepuasan rakyat.
-POLICY
IMPLEMENTERS: cenderung memandang evaluasi dari segi keberhasilan mengelola
program. Karena itu ada kecenderungan untuk menguasai dan mempengaruhi
informasi yang diberikan pada policy
decision makers. Caranya:
,-Memilih
data dan informasi yang mendukung kinerja
,-Memobilisasi
dukungan terhadap kebijakan
Evaluasi
Teknis
-Evaluasi
oleh pihak ketiga; yaitu oleh evaluator profesional, lebih menekankan pada cara
evaluasi yang secara metodologis dapat
dipertanggung jawabkan (scientifically valid findings)
-Policy
Makers dan atau implementers
akan menerima hasil evaluasi oleh profesional sebagai evaluator teknis, apabila
dipenuhi persyaratan tertentu:
,-Tujuan
yang diinginkan oleh policy makers telah dipahami dengan benar oleh
evaluator teknis;
,-Pencapaian
tujuan diukur dengan obyektif
,-Laporan
evaluasi menjelaskan hubungan antara tujuan dengan hasil program
-Sebaliknya,
evaluator teknis hanya bisa melaksanakan tugasnya, apabila:
,-Tujuan
kebijakan jelas
,-Tujuan
dapat diukur
,-Implementasi
diarahkan untuk mencapai tujuan
,-Tersedia
cukup data yang diperlukan
-Meskipun
evaluasi teknis bersifat obyektif, hasil evaluasi mempunyai konsekuensi
terhadap policy makers maupun policy implementers.