-Administrasi Negara Manajemen dan Kebijakan Publik
,-Dalam rentang waktu sejak kelahirannya di penghujung
Abad ke-19 tersebut, fokus dan lokus kajian Ilmu Administrasi Negara terus
bergeser dari satu titik ke titik yang lain sebagai upaya membangun body of
knowledge Ilmu Administrasi Negara agar dapat sejajar dengan ilmu-ilmu sosial
yang lain yang telah lahir lebih dahulu.
,-Pergeseran fokus dan lokus Ilmu Administrasi Negara
tersebut digambarkan oleh Nicholas Henry (1990) sebagai perkembangan paradigma
Ilmu Administrasi Negara.
-Kemunculan dan Perkembangan Ilmu Administrasi Negara
,-Ilmu Administrasi Negara lahir sejak Woodrow Wilson
(1887), yang kemudian menjadi presiden Amerika Serikat pada 1913-1921, menulis
sebuah artikel yang berjudul “The Study of Administration” yang dimuat di
jurnal Political Science Quarterly.
,-Dalam tulisannya tersebut Wilson (1887: 1) mengatakan:
―No one wrote systematically of administration as a branch of the science of
government until the present century had passed it first youth and had begun to
put forth its characteristic flower of systematic knowledge. ………. The question, how law should be
administered with enlightenment, with equity, with speed, and without friction,
was put aside as a practical detail which clerks could arrange after doctor had
agreed upon principles‖.
,-Menurut Wilson, Ilmuwan Politik lupa bahwa
kenyataannya lebih sulit mengimplementasikan konstitusi dengan baik dibanding
dengan merumuskan konstitusi itu sendiri. Sayangnya ilmu yang diperlukan untuk
itu belum ada. Oleh karena itu, untuk dapat mengimplementasikan konstitusi
dengan baik maka diperlukan suatu ilmu yang kemudian disebut Wilson sebagai
Ilmu Administrasi tersebut.
-Kemunculan dan Perkembangan Ilmu Administrasi Negara
,-Ilmu yang oleh Wilson disebut ilmu administrasi
tersebut menekankan dua hal, yaitu perlunya efisiensi dalam mengelola
pemerintahan dan perlunya menerapkan merit system dengan memisahkan urusan
politik dari urusan pelayanan publik.
,-Agar pemerintahan dapat dikelola secara efektif dan
efisien, Wilson juga menganjurkan diadopsinya prinsip-prinsip yang diterapkan
oleh organisasi bisnis ―the field of administration is the field of business‖.
,-Penjelasan ilmiah terhadap gagasan Wilson tersebut
kemudian dilakukan oleh Frank J. Goodnow yang menulis buku yang berjudul: ―Politics
and Administration‖ pada 1900. Buku Goodnow tersebut seringkali dirujuk oleh
para ilmuwan administrasi negara sebagai „proklamasi‟ secara resmi terhadap lahirnya
Ilmu Administrasi Negara yang memisahkan diri dari induknya, yaitu Ilmu
Politik. Era ini juga sering disebut sebagai era paradigma dikotomi
politik-administrasi. Melalui paradigma ini, Ilmu Administrasi Negara mencoba
mendefinisikan eksistensinya yang berbeda dengan Ilmu Politik dengan ontologi,
epistimologi dan aksiologi yang berbeda.
-Kemunculan dan Perkembangan Ilmu Administrasi Negara
,-Buku Leonard D. White yang berjudul ―Introduction to
the Study of Public Administration‖ pada 1926 mencoba merumuskan sosok Ilmu
Administrasi tersebut pada dasarnya sangat dipengaruhi oleh berbagai karya
ilmuwan sebelumnya yang mencoba menyampaikan gagasan tentang bagaimana suatu
organisasi seharusnya dikelola secara efektif dan efisien, seperti;
,-Frederick Taylor (1912) dengan karyanya yang berjudul
―Scientific Management‖,
,-Henry Fayol (1916) dengan pemikirannya yang dituangkan
dalam monograf yang berjudul ―General and Industrial Management‖,
,-W.F. Willoughby (1918) dengan karyanya yang berjudul
―The Movement for Budgetary Reform in the State‖, dan;
,-Max Weber (1946) dengan tulisanya yang berjudul
―Bureaucracy‖.
-body of knowledge ilmu Anministrasi negara
,-Ditandai dengan terbitnya berbagai artikel dan buku
yang mencoba menggali apa yang mereka sebut sebagai prinsip-pinsip administrasi
yang universal. Tonggak utama dari era ini tentu saja adalah munculnya artikel
L. Gulick (1937) yang berjudul ―Notes on the Theory of Organization‖ di mana
dia merumuskan akronim yang terkenal dengan sebutan POSDCORDB (Planning,
Organizing, Staffing, Directing, Co-ordinating, Reporting dan Budgeting).
,-Tidak dapat dipungkiri, upaya para ahli administrasi
negara untuk mengembangkan body of knowledge ilmu administrasi negara sangat
dipengaruhi oleh ilmu manajemen.
,-Prinsip-prinsip administrasi sebagaimana dijelaskan
oleh para ilmuwan tersebut pada dasarnya merupakan prinsip-prinsip administrasi
yang diadopsi dari administrasi bisnis yang menurut mereka dapat juga
diterapkan di organisasi pemerintah.
-ADMINISTRASI NEGARA BERBEDA DENGAN ADMINISTRASI BISNIS
,-Keruntuhan gagasan tentang prinsip-prinsip
administrasi ditandai dengan terbitnya tulisan Paul Applebey (1945) yang berjudul ―Government is
Different‖. Dalam tulisannya tersebut Applebey berargumen bahwa institusi pemerintah
memiliki karakteristik yang berbeda dengan institusi swasta sehingga
prinsip-prinsip administrasi yang diadopsi dari manajemen swasta tidak serta
merta dapat diadopsi dalam institusi pemerintah.
,-Karya Herbert Simon (1946) yang berjudul ―The Proverbs
of Administration‖ semakin memojokkan gagasan tentang prinsip-prinsip
administrasi yang terbukti lemah dan banyak aksiomanya yang keliru. Kenyataan
yang demikian membuat Ilmu Administrasi Negara mengalami „krisis identitas‟ dan
mencoba menginduk kembali ke Ilmu Politik.
-ADMINISTRASI NEGARA BERBEDA DENGAN ADMINISTRASI BISNIS
,-Karena karakteristik antara birokrasi pemerintah dan
organisasi swasta sangat berbeda, maka para ilmuwan dan praktisi administrasi
negara menyadari pentingnya mengembangkan teori dan pendekatan yang berbeda
dengan yang dikembangkan oleh para ilmuwan yang mengembangkan teori-teori
administrasi bisnis.
,-Dengan kesadaran baru tersebut maka identitas Ilmu
Administrasi Negara menjadi semakin jelas, yaitu ilmuwan administrasi negara
lebih menempatkan proses administrasi sebagai pusat perhatian (fokus) dan
lembaga pemerintah sebagai tempat praktik (lokus).
-Empat faktor yang menjadi sebab semakin menurunnya
dominasi peran negara, Dwiyanto (2007)
,-dinamika ekonomi, politik dan budaya yang membuat
kemampuan pemerintah semakin terbatas untuk dapat memenuhi semua tuntutan
masyarakat;
,-globalisasi yang membutuhkan daya saing yang tinggi di
berbagai sektor menuntut makin dikuranginya peran negara melalui
debirokratisasi dan deregulasi;
,-tuntutan demokratisasi mendorong semakin banyak
munculnya organisasi kemasyarakatan yang menuntut untuk dilibatkan dalam proses
perumusan kebijakan dan implementasinya; dan
,-munculnya fenomena hybrid organization yang
merupakan perpaduan antara pemerintah dan bisnis.
-Dari Administrasi Negara Menjadi Administrasi Publik
,-Kenyataan yang ada menunjukkan bahwa lembaga
pemerintahan tidak lagi memonopoli peran yang selama ini secara tradisional
menjadi otoritas pemerintah. Saat ini semakin mudah ditemui berbagai lembaga
non-pemerintah yang menjalankan misi dan fungsi yang dulu menjadi monopoli
pemerintah saja. Di sisi yang lain, organisasi birokrasi juga tidak semata-mata
memproduksi barang dan jasa publik, tetapi juga barang dan jasa privat.
,-Saat ini negara banyak menghadapi pesaing-pesaing baru
yang siap menjalankan fungsi negara, terutama pelayanan publik, secara lebih
efektif. Selain pelayanan publik, dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial,
negara juga harus menegosiasikan kepentingannya dengan aktor-aktor yang lain,
yaitu pelaku bisnis dan kalangan civil society.
,-telah terjadi perubahan paradigma dari orientasi
manajemen pemerintahan yang serba negara menjadi berorientasi ke pasar
(market)‖. Menurut Thoha, pasar di sini secara politik bisa dimaknai sebagai
rakyat atau masyarakat (public).
,-Fenomena menurunnya peran negara ini merupakan arus
balik dari apa yang disebut Grindle (1997: 4) sebagai ―too much state‖,
di mana negara pada pertengahan 1980an terlalu banyak melakukan intervensi yang
berujung pada jeratan hutang luar negeri, krisis fiskal, dan pemerintah yang
terlalu sentralistis dan otoriter.
-Dari Administrasi Negara Menjadi Administrasi Publik
,-Dalam konsep Ilmu Administrasi Negara telah terjadi
pergeseran titik tekan dari negara yang semula diposisikan sebagai agen tunggal
yang memiliki otoritas untuk mengimplementasikan berbagai kebijakan publik
menjadi hanya sebagai fasilitator bagi masyarakat.
,-institusi-institusi non-negara baik di sektor bisnis
maupun civil society di dalam pengadministrasian pemerintahan.
,-Lokus studi ini adalah organisasi publik, sementara
fokus perhatiannya adalah persoalan publik (public affairs) dan bagaimana
persoalan tersebut dipecahkan dengan instrumen kebijakan publik.
-DARI ADMINISTRASI PUBLIK KE MANAJEMEN PUBLIK
,-Apa yang disampaikan oleh Al Gore sebagaimana dikutip
oleh Hughes (1998: 3) tentang buruknya sistem birokrasi yang bekerja atas dasar
prinsip Old Public Administration barangkali mewakili pemimpin negara yang
lain: […] in today‘s world of rapid change, lightning-quick information
technologies, tough global competition, and demanding customers, large,
top-down bureaucracies –public or private—don‘t work very well‖.
,-Merespon persoalan tersebut, beberapa pemikir kemudian
mengajukan gagasan mereka, seperti: ―managerialism‖ (Pollit, 1993), ―new
public management‖ (Hood, 1991), ―market-based public administration‖ (Lan,
Zhioying & Rosenbloom, 1992), dan ―post-bureaucratic paradigm‖ (Barzelay,
1992). Namun yang paling fenomenal tentu saja pemikiran Osborne dan Gaebler
(1992) tentang ―entrepreneurial government‖ yang ditulis dalam buku mereka yang
menjadi best seller, yaitu ―Reinventing Government‖.
-DARI ADMINISTRASI PUBLIK KE MANAJEMEN PUBLIK
,-Berbagai realitas sebagaimana digambarkan di atas membawa
pada suatu cakrawala baru di antara para ilmuwan administrasi negara untuk
sampai pada suatu kesimpulan bahwa administrasi publik yang berkonotasi sempit
perlu diubah menjadi manajemen publik yang lebih memiliki jangkauan yang lebih
luas sebagaimana dikatakan oleh Hughes (1998: 4): ―It is argued here that
administration is a narrower and more limited function than management […]‖.
,-Dari berbagai definisi kamus yang ada (Oxford
Dictionary, Webster Dictionary dan Latin Dictionary) dapat ditarik suatu kesimpulan
bahwa administrasi lebih dimaknai sebagai proses dan prosedur yang harus
dipatuhi oleh seorang administrator dalam menjalankan tugasnya untuk memberikan
pelayanan publik. Sedangkan manajemen memiliki arti lebih luas, yaitu tidak
hanya sekedar mengikuti prosedur, melainkan berkaitan juga dengan: (1)
pencapaian target dan (2) tanggung jawab bagi manajer untuk mencapai
target-target yang telah ditetapkan.
-DARI ADMINISTRASI PUBLIK KE MANAJEMEN PUBLIK
,-Hughes (1998: 6) mengatakan bahwa: ―As part of the
general process “public administration‘ has clearly lost favor as a description
of the work carried out; the term “manager‘ is more common, where once
administrators‘ was used. Dukungan terhadap pendapat Hughes juga diberikan oleh
Pollitt (1993: vii) yang menyebutkan: ―formerly they were called
administrators‘, “principal officers‘, “finance officers‘ atau “assistant
directors‘. Now, they are “managers”.
,-Bozeman dan Straussman (1990: 4) mengatakan : ―Public
management rather than older public administration is used throughout this
book […] The term public management is used here for two reasons. First, the
concern of this book with strategy, dealing with the external environment, and
broad missions and goals of organisations. The term public management seems to
have evolved in such a way that it connotes concern broader than those internal
administration…. Second, public management need not…occur only within the
context of the government agency. The term public administration has come to be
associated almost totally with government bureaucracy; the newer term public
management is probably more fluid‖.
-IMPLIKASI BAGI ILMUWAN ADMINISTRASI PUBLIK
,-semakin meningkatnya tekanan terhadap sektor publik
untuk melakukan restrukturisasi dan menyerahkan urusan kepada sektor swasta;
,-bagaimana membuat keputusan yang secara ekonomis
menguntungkan dengan mempelajari public choice theory, principal/agent
theory dan transaction cost theory;
,-perubahan-perubahan lingkungan di sektor swasta seperti kompetisi yang semakin meningkat dan
globalisasi; dan
,-terjadinya perubahan teknologi informasi yang dapat
membantu manajer publik untuk menyelesaikan berbagai persoalan mereka sehingga
ilmuwan manajemen publik ke depan harus belajar perkembangan teknologi
informasi untuk diadopsi menjadi e-government (Hughes, 1998: 8-18).
,-Privatize __
GOVERNMENTALIZE
---The Scope of State Functions
---Two Dimensions of Stateness
---Stateness and Efficiency
---The Stateness Matrix
---Change over Time
---Reform Paths
---Components of Institutional Capacity
-Weak States and the Black Hole of Public
Administration
,-Central issue of all organizational theory is delegated
discretion
,-Underlying issue in socialism debate (Hayek),
corporate structure (Chandler), federalism
,-Contemporary approach brings this under a
principal-agent framework
-Lemahnya Negara
dan lubang hitam bagi Administrasi Publik
,-Isu sentral dari semua teori organisasi didelegasikan kebijaksanaan
,-Mendasari masalah dalam perdebatan sosialisme (Hayek), struktur perusahaan (Chandler), federalisme
-Pendekatan kontemporer membawa ini di bawah kerangka principal agent
,-Isu sentral dari semua teori organisasi didelegasikan kebijaksanaan
,-Mendasari masalah dalam perdebatan sosialisme (Hayek), struktur perusahaan (Chandler), federalisme
-Pendekatan kontemporer membawa ini di bawah kerangka principal agent
-Principal-Agent Theory
,-Coase, theory of the firm 1937
,-Alchian and Demsetz, firms as nexus of contracts 1972
,-Williamson, opportunism and bounded rationality
,-Jensen and Meckling, agency costs 1976
,-Fama, markets for managers 1980
-Kepala
Agen
Teori
,-Coase, teori perusahaan 1.937
,-Alchian dan Demsetz, perusahaan sebagai nexus dari kontrak 1.972
,-Williamson, oportunisme dan rasionalitas dibatasi
,-Jensen dan Meckling, lembaga biaya 1.976
,-Fama, pasar bagi manajer 1.980
,-Coase, teori perusahaan 1.937
,-Alchian dan Demsetz, perusahaan sebagai nexus dari kontrak 1.972
,-Williamson, oportunisme dan rasionalitas dibatasi
,-Jensen dan Meckling, lembaga biaya 1.976
,-Fama, pasar bagi manajer 1.980
-Domains of Organizational Uncertainty
,-Ambiguity of goals
,-Impossibility of erecting formal system of monitoring
and incentives
,-Inability to determine appropriate degree of delegation
ex ante
-Domain
Ketidakpastian
Organisasi
,-Ambiguitas tujuan
,-Ketidakmungkinan sistem formal mendirikan pemantauan dan insentif
,-Ketidakmampuan untuk menentukan tingkat yang tepat delegasi ex ante
,-Ambiguitas tujuan
,-Ketidakmungkinan sistem formal mendirikan pemantauan dan insentif
,-Ketidakmampuan untuk menentukan tingkat yang tepat delegasi ex ante
---Public Sector Outputs
---Monitorability of Public Sector Outputs
-Consequences of Organizational Ambiguity
,-Need to understand better where different public
sector activities fall in the matrix
,--Seek to fix problems that are actually solvable
,-New approaches to activities for which there are no
“best practices”
,-Need to teach development differently
-Konsekuensi
Ambiguitas
Organisasi
,-Perlu untuk memahami lebih baik di mana berbagai kegiatan sektor publik jatuh dalam matriks
,--Berusahalah untuk memperbaiki masalah yang benar-benar dipecahkan
,-New-pendekatan untuk kegiatan yang tidak ada "praktek terbaik"
,-Perlu untuk mengajar pengembangan berbeda
,-Perlu untuk memahami lebih baik di mana berbagai kegiatan sektor publik jatuh dalam matriks
,--Berusahalah untuk memperbaiki masalah yang benar-benar dipecahkan
,-New-pendekatan untuk kegiatan yang tidak ada "praktek terbaik"
,-Perlu untuk mengajar pengembangan berbeda
-What follows if public administration is not a
science?
,-Need for metis (Scott)
,-Does not necessarily imply leaving local institutions
in place
,-Requires rather contextual judgment about
applicability of foreign models
,-Need to think about the structure of decision-making
rather than content of decisions
-Apa
yang berikut jika administrasi
publik bukanlah ilmu?
,-Need for Metis (Scott)
,-Tidak selalu berarti meninggalkan institusi lokal di tempat
,-Membutuhkan lebih kontekstual penilaian tentang penerapan model asing
,-Perlu untuk berpikir tentang struktur pengambilan keputusan ketimbang isi keputusan
,-Need for Metis (Scott)
,-Tidak selalu berarti meninggalkan institusi lokal di tempat
,-Membutuhkan lebih kontekstual penilaian tentang penerapan model asing
,-Perlu untuk berpikir tentang struktur pengambilan keputusan ketimbang isi keputusan
-Applications
,-Japan: MacArthur’s
decision to keep the Emperor
,--versus the clean break in Germany
,-Iraq:
disbanding the Iraqi Army
,-Iraq: tribalism in the Sunni triangle
-Aplikasi
,-Jepang: Keputusan MacArthur untuk menjaga Kaisar
,--versus istirahat bersih di Jerman
,-Irak: membubarkan Angkatan Darat Irak
,-Irak: tribalisme di segitiga Sunni
,-Jepang: Keputusan MacArthur untuk menjaga Kaisar
,--versus istirahat bersih di Jerman
,-Irak: membubarkan Angkatan Darat Irak
,-Irak: tribalisme di segitiga Sunni
-Making Things Worse
,-IFIs and donor community complicit in destruction
of institutional capacity
,-Contradiction between objectives of capacity-building
and provision of services
,-Need to rethink aims and emphasis of Phase II
nation-building
-Membuat
Hal
buruk
,-IFI dan komunitas donor terlibat dalam penghancuran kapasitas kelembagaan
,-Kontradiksi antara tujuan pembangunan kapasitas dan penyediaan layanan
,-Perlu untuk memikirkan kembali tujuan dan penekanan Tahap II nation-building
,-IFI dan komunitas donor terlibat dalam penghancuran kapasitas kelembagaan
,-Kontradiksi antara tujuan pembangunan kapasitas dan penyediaan layanan
,-Perlu untuk memikirkan kembali tujuan dan penekanan Tahap II nation-building
-Implications for Democracy Promotion
,-Need to rethink 1990s emphasis on civil society
,--Good theory but questionable allocation of resources
-Need to deal first with problem of weak states
,--Party-building ahead of civil society promotion
-Implikasi
untuk Promosi Demokrasi
,-Perlu untuk memikirkan kembali 1990 penekanan pada masyarakat sipil
,--Baik teori tetapi alokasi sumber daya dipertanyakan
-Perlu untuk menangani pertama dengan problem negara-negara yang lemah
,--Partai-bangunan depan promosi masyarakat sipil
,-Perlu untuk memikirkan kembali 1990 penekanan pada masyarakat sipil
,--Baik teori tetapi alokasi sumber daya dipertanyakan
-Perlu untuk menangani pertama dengan problem negara-negara yang lemah
,--Partai-bangunan depan promosi masyarakat sipil